Kehadiran guru honorer tersebut menjadi kewenangan pemprov terkait alih kelola tersebut. Heryawan berjanji, pihaknya akan menggaji mereka sesuai dengan besaran UMK setempat.
Namun, sebelum itu, pihaknya akan melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahannya.
“Kami akan memikirkan mereka, kita verifikasi dulu. Nanti yang diberi gaji itu yang ngajar sebagaimana PNS,” kata Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (3/10).
Syarat tersebut, kata dia, diantaranya minimal 24 jam mengajar dalam setiap pekannya. Dengan begitu, lanjutnya, gaji UMK sangat ideal untuk guru honorer.
Sebab, dengan penggajian tersebut, dinilainya adil dan manusiawi untuk guru honorer. Adapun penganggarannya akan mulai dialokasikan saat berjalannya alih kelola SMA/SMK pada 2017.
Sementara itu, untuk guru PNS SMA/SMK, pihaknya akan menambah pendapatan mereka dengan TPP. Adapun untuk penggajiannya berasal dari dana alokasi umum.
“Untuk TPP yang pasti nambah. Tapi yang jelas untuk DAU itu untuk gaji guru-guru PNS. Kita akan nambah sekian T (triliun),” ucapnya.
Saat ini, pihaknya tengah dalam proses penyerahan personel, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D). “Soal personel akan masuk ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional),” ujarnya.
Administrasi kepindahan ini akan menjadi dasar Kementerian Keuangan dalam menyalurkan DAU ke provinsi untuk penggajian guru dan tenaga lainnya di pendidikan yang jumlahnya mencapai 27.277 orang. Selain gaji honorer dan guru SMK/SMA, pihaknya pun berencana memberi tunjangan lain berdasarkan pengabdiannya masing-masing.
“Tunjangan kemahalan guru di Bandung nantinya lebih kecil daripada di Pameungpeuk Garut. Idealnya begitu,” pungkasnya.
No SPAM, Please...!